ANALISIS YURIDIS TERHADAP REFORMASI DALAM PRESPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA
Keywords:
Reformasi Birokrasi, Hukum Administrasi NegaraAbstract
Agenda reformasi birokrasi di Indonesia merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dasar-dasar hukum yang mendasari reformasi administrasi publik, serta menilai implementasinya dari perspektif hukum administrasi negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap sejumlah regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta aturan pelaksanaannya. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah dibentuk secara cukup menyeluruh, pelaksanaannya masih mengalami tantangan, antara lain ketidakharmonisan regulasi, lemahnya penerapan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta belum maksimalnya perlindungan hukum bagi ASN. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan aspek yuridis reformasi birokrasi melalui harmonisasi peraturan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan responsivitas regulasi terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Dengan demikian, diharapkan reformasi administrasi publik dapat menghasilkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas
References
Arbani, T. S. (2018). Analisis yuridis cabang pemerintahan keempat dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Wacana Hukum, 19(2), 200–213.
Febrianti, A., & Rahmadella, A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap sistem rekrutmen pegawai negeri sipil dalam perspektif hukum administrasi negara. Causa: Jurnal Ilmiah Hukum, [online] ejournal.cahayailmubangsa.institute.
HERNA, A. N. E. (2019). Studi: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018. Retrieved from https://digilib.uin-suka.ac.id
Ibrahim, A. S., & Idris, I. (2025). Analisis yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi pemerintahan: Tinjauan berdasarkan undang-undang. Jurnal RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan ...
Kurniawan, M. S., & Hafidah, N. (2023). Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa secara ajudikasi dalam pelayanan publik. Lex Positivis, 8(2), 1–15.
Kurniawan, M. S., & Hafidah, N. (2024). Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa secara ajudikasi dalam pelayanan publik. Lex Positivis, 9(1), 1–16.
Martono, B. S. (2019). Tinjauan yuridis administrasi publik dan kebijakan publik. Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi, 2(1), 1–10.
Ningsih, E. J. (2022). Analisis kewenangan reformasi birokrasi terhadap kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Jurnal Hukum Respublica, 22(1), 1–15.
Pamungkas, D. H., & Manulang, G. N. (2023). Peran AUPB dalam melindungi integritas pegawai KPK: Tinjauan yuridis atas kasus pemecatan yang dipertanyakan. Jurnal Ilmiah Wahana, 8(1), 1–10.
Primananda, E., Ragil, W., & Simatupang, D. P. (2021). Analisis penerapan sistem AHU online pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu kajian yuridis normatif. Jurnal Meta-Yuridis, 4(2), 1–10.
Pujiyanto, R., Iriyanti, N., & Taufan, S. (2018). Tinjauan yuridis persyaratan akreditasi dalam pengadaan pegawai negeri sipil. Jurnal Hukum IUS QUIA, 7(2), 1–10.
Radiansyah, R. R. (2020). Reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan good governance melalui kerangka otonomi daerah. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP), 2(2), 115–125.
Rangkuti, M. A. M., Gaol, A. T. L., & ... (2023). Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jurnal Ilmiah Wahana, 8(1), 1–10.
Setiawan, A. (2021). Analisis yuridis terhadap penataan struktur organisasi kementerian dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 10(1), 1–15.
Siburian, K. (2017). Tinjauan yuridis terhadap lelang jabatan dan implikasinya dalam perwujudan good governance. VISI: Majalah Ilmiah Universitas, 12(2), 1–10.
Soderi, M. A., Ulum, B., & Fuhaidah, U. (2019). Akta kelahiran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Yuridis). UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
Sofyanoor, A. (2022). Peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang, 1(11), 2217–2226.
Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 5(2), 123–138.
Supryadi, A. D. Y., Fahrurrozi, F., Mantika, A. F., Aminwara, R., & ... (2024). Reformasi kementerian negara (Tinjauan yuridis dan implementasinya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto). Ganec Swara.
Susanto, M. I., Hb, G., & Ghafur, A. (2014). Tinjauan yuridis terhadap eksistensi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Riau dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Academia.edu. Retrieved from https://www.academia.edu
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Jurnal Cakrawala Ilmiah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
