SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Keywords:
Sistem Pembuktian Hukum Terbalik, Pencucian UangAbstract
Penegakan hukum sistem pembuktian terbalik tindak pidana money laundering (Pencucian Uang) menumbuhkan berbagai kesulitan hal ini disebabkan karena belum adanya hukum acara yang khusus mengatur sistempembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dan pembuktian terbalik murni atau absolut sama-sama melanggar hak-hak terdakwa, bedanya bila pembuktian terbalik murni atau absolut secara langsung mengubah konsep dasar hukum pidana di Indonesia sekaligus bertentangan dengan asas hukum dan konstitusi Indonesia terlebih lagi Indonesia juga telah mengadopsi Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga jelas apabila pembuktian terbalik absolut diterapkan akan bertentangan dengan Undang-Undang yang lain.
References
Azhar Nizam Al-Haqq. (2024). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Aliran Filsafat Hukum Critical Legal.
Bahri, M. S., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 300–313.
Danang Dizarahadi. (2023). Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
Fauziah Lubis & Nasrullah Hidayat). (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. Jurnal Mercatoria, 34–39.
Irwan, T. (2021). Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 5(4).
Ismail, H., Marwiyah, S., & Astutik, S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 5(01), 54–64.
Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 199–2018.
Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang- undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. JURNAL MERCATORIA, 14 (2), 88–93.
Marwiyah, S. (2016). Dampak Revolusi Gaya Korupsi Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia. Lex Publica, 2(2), 393–400.
Pansariadi, R. S. B., & Soekorini, N. (2023b). Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya. Binamulia Hukum, 12(2), 287–298.
Rafsanjani, L. H. (2021). Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal Untuk Sarana Pendanaan Terorisme. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 1(2), 130–141.
Rina Listyowati, S. H. (2017). Implementasi “Pembalikan Beban Pembuktian” Terhadap Harta Yang Belum Didakwakan Dalam Perkara Penggabungan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sasuang, R. H. K., Borman, M. S., & Handayati, N. (2024). Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 4(06), 70–78.
Wafa, K. A. R. I. (N.D.). Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang.
