PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG DILELANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN
Keywords:
Legal Protection, Lessees, ForeclosureAbstract
Problems that often arise related to objects that are used as collateral for mortgage rights are being burdened with other rights, which means that there is a third party who owns or controls the rights to the object that is used as collateral, and based on this, the third party also has the right to submit or a settlement or legal action against him. The problems studied in this thesis are
First, how is the legal strength of a lease agreement over an object encumbered with a mortgage assessed under the Mortgage Law? Second, how is legal protection afforded to the lessee of mortgage property subject to auction as a result of the enforcement of a mortgage right under the provision of the Indonesian Mortgage Law? The theories used in analyzing these problems are the theory of agreement and the theory of legal protection.
The method used in this study with the type of normative legal research, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials sources. The research approach used is the legislative approach, conceptual approach, analytical approach, and case approach and the legal material collection technique is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other legal sources. For the legal material analysis technique, it is carried out with grammatical and systematic legal interpretation while the legal construction method is with analogy and legal refinement.
Base on the results of this research, it can be concluded that the legal strength of a lease agreement over an object of mortgage is relatively weak, as the mortgage holder holds a preferred right in accordance with the provisions of the Indonesian Mortgage Law, unless the lease agreement has been formally registered with the land office. Legal protection for lessees of mortgaged property subject to foreclosure is not expressly accommodated by the Mortgage Law. However, lessees may seek legal remedies against the lessor through a civil lawsuit, in which the creditor may also be included as a co-defendant.
References
Aad Rusyad Nurdin, “Aspek Hukum Perkreditan dan Jaminan Kredit (Suatu Tinjauan Singkat)”, Makalah, disampaikan pada Pelatihan Hukum Perbankan LPLIH-FHUI, Jakarta, 20 Juli 2006.
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH Perdata, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media, 2002.
Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta, 2003.
Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit Dan Bank Garansi the Bankers Hand Book, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
https://fahum.umsu.ac.id/info/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/ (diakses 30 Januari 2024 pukul 10:50).
https://peradi-tasikmalaya.or.id/perbedaan-kaidah-hukum-dan-kaidah-sosial-menurut-bronislaw-kasper-malinowski/ (diakses pada tanggal 22/02/2025, Pukul 13.00)
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Depok, 2018.
Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Kerperdataan, Sinar Grafika, Banjarmasin, 2008.
Ramlan Ginting, “Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum”, Makalah, Disampaikan dalam Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia, Jakarta, 2007.
Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
Salim HS dan Erlias Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 2001.
Subekti, Аnekа Perjаnjiаn, Citrа Аdityа Bаkti, Bаndung, 1995.
Subekti, Аnekа Perjаnjiаn, Citrа Аdityа Bаkti, Bаndung, 1995.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
Widi Wicaksono, Markus Suryoutomo, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Akibat Pemberi Sewa Dinyatakan Pailit”, Jurnal Akta Notaris, Vol. 2 No. 2, (2023.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK);
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
