PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM TERKAIT SENGKETA PENGUASAAN TANAH OLEH PERUSAHAAN
Keywords:
Shareholders, Ownership Disputes, Corporate LandAbstract
The issue addressed in this study focuses on the control of land by a company and its implications for the protection of shareholders’ rights, as reflected in Decision No. 154/Pdt.G/2023/PN Smg, Decision No. 100/Pdt.G/2024/PN Lbp, and Decision No. 123/Pdt.G/2021/PN Smg. The research problems formulated in this study are: (1) How is the dispute between shareholders and the company regarding the control of shareholders’ land resolved? and (2) How is legal protection provided for shareholders in relation to land control by the company? The theories employed in this study are the Theory of Legal Protection by Satjipto Rahardjo and the Theory of Dispute Resolution by Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin.
This research adopts a normative juridical approach, which is a legal study based on literature or secondary data, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The research employs several approaches, namely the statutory approach, case approach, analytical approach, and conceptual approach. Legal materials were collected through the identification and inventory of positive legal rules, literature, books, journals, and other legal sources. The analysis of legal materials was conducted using legal interpretation—specifically grammatical and systematic interpretation—and legal construction methods, including analogy construction and the refinement of law (rechtsverfijning).
The findings reveal that legal protection for shareholders in the context of corporate land control continues to face obstacles, both in terms of regulation and implementation. Although, in normative terms, company law clearly separates corporate assets from the personal property of shareholders, practical realities indicate that abuse of authority by management or majority shareholders still occurs frequently
References
Anang Dony, Irawan, and Koswara Indra Yudha. Kepastian Hukum Tanah: Pendaftaran, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi di Era MEA., Penerbit Amerta Media, Purwokerto, 2024.
Jan Michiel Otto, Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, and Wirastri, T. D. Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang: Kajian Socio-Legal, Pustaka Larasan, Bali, 2012.
Hadisiswati, Indri. "Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah." Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1, 2014.
Sumiati, Helena, and Bagio Kadaryanto. "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia." YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2, 2021.
Adrian Sutedi, Sertifikat hak atas tanah. Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. "Arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 2 No. 2, 2016.
Barata, Atep Adya. Panduan Lengkap Pajak Penghasilan. Visimedia, Semarang, 2011.
Goenawan, Kian. Panduan Mengurus Izin Tanah & Properti. Galangpress Publisher, Yogyakarta, 2008.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Carlsnaes, W., Thomas Risse, B. A. S., Baehaqie, I., and Rizal, M. Diplomasi, Tawar-Menawar dan Negosiasi: Handbook Hubungan Internasional. Nusamedia, Banten, 2021.
Boboy, Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin." Notarius Vol. 13 No. 2, 2020.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
Yurisprudensi
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Smg.
Putusan Pengadilan Negeri Lampung Barat Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Lbp.
Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Smg
