PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH
Keywords:
Criminal Offenses, Abuse of Authority, Procurement of Goods and ServicesAbstract
The phenomenon of abuse of power in government procurement of goods and services often occurs due to opportunities arising from weaknesses in the system of oversight and internal control. State officials involved in this process often exploit their positions and authority to gain personal or group benefits. Abuse of power by state officials in the procurement of goods and services is one form of corruption that has serious consequences for national development. The theories employed in this study are the theory of law enforcement and the theory of legal certainty.
This research is a normative law research utilizing the statute approach, case approach, and conceptual approach. The types and sources of legal materials used in this research are categorized into three groups: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To obtain relevant materials for the discussion in this paper, the author used library research techniques, analyzed through a normative approach (descriptive-qualitative).
The research findings indicate that the authority of state officials in the procurement of government goods and services is regulated in the Penal Code (Articles 209, 415, 417, and 421), as well as other legislative regulations such as Article 3 of Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 2001, and Presidential Regulation Number 16 of 2018 jo Presidential Regulation Number 12 of 2021, to prevent abuse of office for personal gain. Law enforcement against state officials who abuse their authority in procurement should be carried out fairly, transparently, and decisively to prevent corruption that harms the state. Deviations such as collusion, bribery, and abuse of office often occur due to weak oversight and a corrupt bureaucratic culture. The imposition of criminal sanctions based on Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 2001 as a last resort (ultimum remedium) aims to create a deterrent effect and ensure legal certainty.
References
Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan BertanggungJawab”, Jurnal Pro Justisia, Edisi, IV, Vol 5, No 1, Tahun 2020.
Dalimunthe, Juangga Saputra. "Penegakan hukum pidana pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikuasai pihak ketiga." Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 1, No. 2, 2020.
Damaitu, E.R., Mulyana, H.Y, Rangotwat, C.A., Agus Satory, Ismed Batubara, Louisa Yesami, K., dan Jusri Mudjrimin, Eksplorasi Awal Dalam Ilmu Hukum. Cendikia Mulia Mandiri, Jakarta, 2024.
Miru, Grazia Vione, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, dan Hadiba Zachra Wadjo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa." Pattimura Legal Journal Vol. 2, No. 2, 2023.
Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, LaksBang Mediatam, Palangkaraya, 2009.
Putra, Eduard Awang Maha, Fathul Hamdani, Ana Fauzia, dan Baiq Amilia Kusumawarni. "Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel." Lex Renaissance Vol. 9, No. 1, 2024.
Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
Sogar Simamora, Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia, LBJ, Surabaya, 2013.
Sudewo, Fajar Ari. Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Penerbit Nem, Pekalongan, 2021.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999.
Sukmawati, dan Alwi. "Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online Dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kota Parepare." KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8 No. 1, 2019.
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Wiranti, Yenni, dan Ridwan Arifin. "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." Kosmik Hukum Vol. 20, No. 1, 2020.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
