EFEKTIFITAS HUKUM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI RESTORATIVE JUSTICE
Keywords:
The Effectiveness of Law, Traffic Accidents, Restorative JusticeAbstract
Normatively, Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transport has comprehensively regulated various provisions that must be adhered to by the offender in traffic accidents involving victims. In the context of traffic accidents, if the accident is caused by culpa levis, it can be resolved through a restorative justice approach. This research utilizes the theory of restorative justice and the theory of legal effectiveness.
This research falls into the category of empirical legal research, using two approaches simultaneously, namely the statute approach and the case approach. The legal materials in this research were obtained from primary and secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this research, the results obtained from primary and secondary data were further analyzed. The data analysis process was conducted using an interpretative approach.
The research results indicate that the concept of restorative justice in the settlement of traffic accident cases in Indonesia has been applied in various law enforcement agencies, including the Police, the Prosecutor's Office, and the Courts. In the stages of investigation and inquiry, the Police refer to the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021, the Prosecutor's Office follows the Prosecutor General Regulation Number 15 of 2020, and the Court refers to the Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. Although these regulations are binding for each agency, their implementation remains separate, which leads to the potential for differing interpretations among law enforcement agencies, affecting the justice process received by both the offender and the victim. The effectiveness of settling traffic accident cases through restorative justice has proven to be effective in resolving disputes peacefully, especially in cases of unintentional negligence. However, voluntary participation from both parties is crucial to its success. Although restorative justice has been applied in several cases in court, its implementation in Indonesia is not yet uniform and consistent. Certain cases, particularly those involving accidents with fatalities, still end in prison sentences.
References
Adyan, Antory Royan. "Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." Pranata Hukum Vol. 7, No. 1, 2012.
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Enggarsasi, Umi, dan Nur Khalimatus Sa'diyah. "Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas." Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 22, No. 3, 2017.
Ferimon, Ferimon, Mahmud Mulyadi, dan Ibnu Affan. "Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia (Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara)." Jurnal Ilmiah Metadata Vol. 3, No. 1, 2021.
Geoge pavlich, Towards an Ethics of Restorative Justice: In Restorative Justice and The Law, ed Walgrave, L., Willan Publishing, Oregon, 2002.
Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010.
Joko Pramono S. Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press, Surakarta, 2020.
Kadafi, Binziad. Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2023.
Kansil dan Christine, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
Korlantas Polri, “Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Didominasi Oleh Kendaraan Roda dua” https://mediahub.polri.go.id/audio/detail/93819-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-didominasi-oleh-kendaraan-roda-dua [Diakses tanggal 23 Desember 2024, pukul 23.12]
Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice”, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013.
Muhaling, Aprianto J. "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang–Undangan Yang Berlaku." Lex Crimen Vol. 8, No. 3, 2019.
Muhammad Ali, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, Angkasa, Bandung, 1997.
Nugroho, Yoga, dan Pujiyono Pujiyono. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4, No. 1, 2022.
Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Rocky Marbun, Deni Setya Bagus Yuherawan, dan H. Mahmud Mulyadi. Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana. Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2021.
Rudi Rizky, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008.
Sastra, I. Kadek Krisna Ananta, I. Gede Angel Krisnanta, Luh Komang Ary Sukma Yanthi, dan Aris Budi Sulistyo. "Kampanye Keselamatan Berkendara oleh Tim IYRSW (Indonesia Youth Road Safety Warrior) Politeknik Transportasi Darat Bali Batch 3 di Kampus I Politeknik Transportasi Darat Bali." Jurnal Peduli Masyarakat Vol. 6, No. 2, 2024.
Soepadmo, Nurianto Rachmad. "Penyidikan Kecelakaan lalu lintas melalui Pendekatan Restorative Justice di Kepolisian Resort Tabanan." Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 5, No. 1, 2022.
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Suprihanto, John. Manajemen. UGM press, Yogyakarta, 2018.
Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
