KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TRANSAKSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
Keywords:
Legal certainty, Value Added Tax (VAT) Disputes, Procurement Of Goods And ServicesAbstract
Value Added Tax (VAT) disputes in goods and services procurement transactions often arise due to differences in interpretation of regulations between taxpayers and tax authorities, causing legal uncertainty. this uncertainty is rooted in the complexity of regulation and implementation of tax policies that are not always aligned with business practices. legal certainty in the resolution of tax disputes should be realized through clearer regulations, effective settlement mechanisms, and certainty in legal decisions, so as to provide legal protection for all parties involved.
The type of research used in this research is normative law research through statute approach, case approach, and conceptual approach. The types and sources of legal materials used in the study are divided into three categories, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. To obtain materials relevant to the discussion of this paper, the author uses the technique of collecting legal materials through the study of documents (library research) which is analyzed through a normative approach (descriptive-qualitative)
The results showed that the use of civil decisions in tax Court decisions had a wide impact juridically, sociologically, and philosophically. Inaccuracy in the application of legal norms can cause uncertainty and shift taxes from the public to the private sphere. Therefore, strong regulation and legal consistency are needed to keep tax disputes in accordance with the principles of justice and legal certainty and the use of civil judgment considerations in tax cases can challenge legal certainty. Although it gives an additional perspective, this should be in accordance with clear tax regulations. It is necessary to strengthen regulation and synchronization between the tax system and civil law to avoid uncertainty and create a transparent, fair and accountable system.
References
Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Ismail, T. (2015). Peradilan pajak dan kepastian hukum di tengah globalisasi ekonomi. Jurnal IUS Quia Iustum, 22(1), 1-20
Kompas, “Rafael Alun Trisambodo Disebut sebagai Anggota Ditjen Pajak yang Masih Beraksi”. https://nasional.kompas.com/read/2023/03/15/20003981/rafael-alun-trisambodo-disebut-sebagai-anggota-geng-lama-di-ditjen-pajak, diakses pada 6 Desember 2024
R. Brotodihardjo, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008.
R. Brotodihardjo, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008.
R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Sa'adah, N. (2019). Mekanisme penyelesaian sengketa pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 19-33.
Sidabutar, H. V. S., & Nuryanah, S. (2024). Analisis sengketa pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap agunan yang diambil alih. E-Jurnal Akuntansi, 34(9), 2480-2500. https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i09.p13
Sihotang, E. (2018). Penyelesaian sengketa pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai. Raad Kertha: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 45-60.
Syafi’i, S., Inayah, N. L., & Albarik, M. R. (2020). Analisis sengketa Pajak Pertambahan Nilai. Equity: Jurnal Akuntansi, 3(2), 150-165.
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;
Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Kelima Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan usaha di bidang lain;
