POLITIK HUKUM KEBIJAKAN TARIF RETRIBUSI INFRASTRUKTUR PASIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN TURUNAN SEKTOR TELEKOMUNIKASI
Keywords:
Passive Telecommunications Infrastructure, Local Levies, Postelsiar, DuctingAbstract
The term Passive Telecommunication Infrastructure is a technical term, which is currently popular along with the development of internet access service businesses in Indonesia. In line with the increasing need for internet access in the community, it has given rise to new business actors in the internet access service sector that are spread almost in remote areas. Therefore, in order for remote areas to be reached by internet access, telecommunications network infrastructure is needed. In legal terms, the infrastructure nomenclature first appeared in Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation which was then passed down into Government Regulation No. 46 of 2021 concerning Post, Telecommunications and Broadcasting (PP Postelsiar). In PP Postelsiar, levies/levies on the construction of telecommunications infrastructure built by internet access service providers (telecommunications providers) were introduced. Passive infrastructure that is under the authority of the Regional Government (Province/City/Regency), then of course the determination of tariffs is the authority of the Regional Government. The classification of regional affairs is regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The authority to collect levies is fiscal decentralization regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations. This study discusses the main ideas of regional government regulations related to passive telecommunications infrastructure levies.
References
Abdul Rauf Alauddin Said, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya menurut UUD 1945, Dalam Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober – Desember 2015.
Adissya Mega Christina, Budi Ispriyarso, Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Dalam Jurnal Law reform Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019.
Afifulloh, Tunggul Anshari, Sinta Hadiyantina, Politik Hukum Pengaturan pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Dalam Jurnal Klausa Vol.2 No. 2 Oktober 2023.
Agus Darmawan, Politik Hukum Desentralisasi Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masayarakat Daerah, Dalam Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.1, Januari- Maret 2014.
Andi Muhammad Resky Kalo, Wafia Silvi, Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Dalam Jurnal IDJ, Volume 4, Issue 2, University of Jember, 2023.
Aristo Evandy A B, Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan dalam Perpektif Hukium, Fiat Justisia , Volume 10 Number 4, Oktober – Desember 2016.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2021.
Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA, dan Anggota DPRD. (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 2003)
Isharyanto, Politik Hukum , Kekata Group, Surakarta, 2016.
Josep Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggarannya. Jakarta: Rajawali, 1988
Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
Philippe Nonet, Philip Selznick, Hukum responsif ,Penerbit Nusa media , bandung , 2018
Robby Alexander Sirait, Politik Hukum Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah, Dalam Jurnal Defis Edisi 13, Volume XIII, Juli- Desember 2023
Sarman, Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia, Jakarta:Rineka CIpta, 2011
Syaukani, dkk. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012
William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi/baca-artikel/16771/Retribusi-Pemanfaatan-Aset-Dalam-Undang-Undang-Hubungan-Keuangan-antara-Pemerintah-Pusat-dan-Pemerintah-Daerah-HKPD.html , diakses 10 Oktober 2024
Perundang-Undangan Dan Peraturan Lainnya
Undang- Undang Dasar 1945
Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pusat dan Pemerintah Daerah.
Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
