PELINDUNGAN HUKUM UNTUK PENYEDIA JASA ATAS WANPRESTASI PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI
Keywords:
Default, Construction Work Agreement, Construction LawAbstract
Construction work agreements are the basis for legal relations that develop between service providers and service users in the context of construction services, according to Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK). This relationship is under the scope of civil law, especially agreements. The phenomenon occurs, service users do not pay their obligations to service providers. The problem formulation of this research is how legal responsibility for payment default to service providers in construction work agreements and how is legal protection for service providers for payment default by service users in construction work agreements. The legal theory used in this research is the Agreement Theory from Subekti and the Legal Protection Theory from Satjipto Raharjo. The method used in this research is normative juridical research, specifically library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. As for the research approach used Statue Approach, Case Approach, Analytical Approach, Conceptual Approach and the method of collecting the legal materials are carried out by identifying and taking an inventory of positive law, journal and other legal sources. The method used in analyzing legal material (interpretation). Grammatically and systemic and legal construction methods. From the research, the right form for service providers of not getting from a service provider is the payment that should be paid by the service user after fulfilling their obligations legal protection can achieve for service providers from valid agreements. A valid agreement will create laws for each party. The rights can be sued.
References
(1) Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 98.
(2) Mariam Darus, Badrulzaman, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 56
(3) Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan,” Jurnal UIR Law Review 3, No. 2, 2019.
(4) Munir Fuady, Konsep Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 134
(5) Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 24
(6) Subekti dan Tjitro Sudibyo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
(7) Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1
(8) Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2016, hlm. 77.
(9) Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 112.
(10) Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2016, hlm. 45.
Perundang-Undangan
(1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
(2) Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
(3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
(4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(8) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
(9) Pemerintah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
