KEPASTIAN HUKUM HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR TERKAIT DENGAN SENGKETA PEWARISAN
Keywords:
Building Use Rights (HGB), Inheritance Disputes, Legal CertaintyAbstract
Conflicts and legal issues that arise due to the end of HGB and disputes between heirs. The formulation of the problem of this research is how the legal regulation of HGB that has ended and how the legal certainty of HGB that has ended is related to inheritance rights disputes. The theories used are the theory of legal certainty and the theory of dispute resolution.
The method used in this research uses normative legal research, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal material sources. The research approach used is a statutory, conceptual, case and analytical approach with legal material collection techniques by identifying and inventorying positive legal regulations, book literature, journals and other legal material sources with legal material analysis techniques carried out with grammatical, systematic interpretation and analogy construction.
From the research, it can be concluded that Building Use Rights (HGB) are one form of land rights regulated in the UUPA, PP Number 18 of 2021, and Presidential Decree Number 32 of 1979. HGB that has expired can be extended with priority given to former HGB holders or legal heirs, as long as they meet requirements such as land use, spatial suitability, and legal documents. If not extended, the land will return to the state. In the context of inheritance, expired HGB can cause disputes. To ensure legal certainty, land registration is very important. Dispute resolution can be carried out through deliberation, mediation, or court, with legally binding decisions based on the principle of certainty.
References
Astuti, Budi, and Muhammad Rusdi Daud. "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online." Al-Qisth Law Review 6.2 (2023).
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Boboy, Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin." Notarius 13.2 (2020).
Dian Aries Mujiburohman, “Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir”, Bhumi, Volume 2, Nomor 2, 2016.
Gloria Thomas, Anna S. Wahongan, dan Sarah D.L. Roeroe, “Penggunaan Hak Prioritas Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Jangka Waktunya”, Lex Privatum, Volume 10, Nomor 4, 2022.
H. Muchsin, “Kebijkan Pertanahan Nasional (Telaah Kritis Dalam Perspektif Historis)”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 28, Nomor. 4.
Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, dan Ni Ketut Sari Adnyani, “Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4, Nomor 3, 2022.
Maria R. Ruwiastuti (et.al.), Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah: Sistem Penguasaan Tanah Sengketa Dan Politik Hukum Agraria, KPA, Bandung, 1997.
Pedro Susanto, “Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Bekas Eigendom Verponding dalam Sengketa Kepemilikan Tanah”, Jurnal Dialektika Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2022.
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 1999.
Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah, Alumni, Bandung, 1991.
Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Pembaharuan Hukum Agraria Beberapa Pemikiran, PT. Melton Putra, Jakarta, 1988.
Tan Henny Tanuwidjaja, “Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezeigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)”, Hukum Bisnis, 3 (1), 2019.
Thomas, G. Penggunaan Hak Prioritas Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Jangka Waktunya. Lex Privatum, 10.4. (2022).
Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
